Salah satu tujuan pengelolaan keuangan negara adalah menjaga kestabilan ekonomi.
Pengelolaan keuangan negara adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Adapun tujuan pengelolaan keuangan negara, yaitu untuk menjaga kestabilan perekonomian.
Di sisi lain, suatu negara yang tidak menerapkan manajemen keuangan dengan baik bisa berdampak terhadap ketidakstabilan perekonomian.
Itulah mengapa, menerapkan sistem pengelolaan keuangan negara dengan baik adalah kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa tujuan pengelolaan keuangan negara, yuk baca artikel berikut!
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tujuan pengelolaan keuangan negara, sebaiknya pahami dulu pengertiannya.
Pada dasarnya, keuangan negara adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan dan berasal dari pinjaman, penerimaan, utang, maupun output kebijakan moneter serta fiskal.
Jadi, pengertian pengelolaan keuangan negara adalah suatu cara pemerintah dalam mengatur dana yang dimilikinya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hal inilah yang membuat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sangat penting, karena bukan hanya untuk kebaikan pemerintah, tetapi juga melibatkan kestabilan ekonomi masyarakat.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sistem pengelolaan keuangan negara melibatkan banyak pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah.
Dengan keterlibatan masyarakat dalam mengelola keuangan negara, maka angka korupsi pun juga bisa ditekan.
Di sisi lain, kondisi ini juga bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pemerintah.
Pasalnya, keterlibatan masyarakat akan membuat pengelolaan keuangan negara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Selain masyarakat, sistem pengelolaan keuangan negara juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK memiliki tugas penting, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Dalam menjalankan tugas tersebut, BPK akan melakukan sejumlah upaya. Adapun contoh pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai berikut.
BPK melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan Undang-Undang.
Setelah proses pemeriksaan, BPK harus melakukan diskusi sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan kepada DPD, DPR, serta DPRD. Di samping itu, BPK juga perlu memberikan laporan tertulis kepada presiden, gubernur, dan wali kota/bupati.
Apabila menemukan suatu pelanggaran, maka instansi yang berwenang harus dihubungi paling lambat adalah 1 bulan setelah pelaporan tersebut.
Baca juga: 4 Cara Mengisi SPT Tahunan UMKM bagi UMKM & Pebisnis 2023
Pengelolaan keuangan negara bukan hanya berhubungan dengan dana masuk serta keluar.
Akan tetapi, pengelolaan tersebut juga berkaitan dengan fungsi distribusi, stabilisasi, hingga alokasi sejumlah sumber keuangan.
Nah, pengelolaan keuangan negara sendiri memiliki tujuan baik untuk keberlangsungan suatu pemerintahan. Adapun tujuan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut.
Salah satu tujuan pengelolaan keuangan negara adalah membantu menjaga kestabilan ekonomi.
Pada dasarnya, agar anggaran negara tetap seimbang, maka penerimaan dan pengeluarannya juga harus sama.
Di sisi lain, apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua hal tersebut, maka bisa berdampak pada penurunan perekonomian negara dan meningkatkan angka pengangguran.
Itulah mengapa, tujuan pengelolaan keuangan negara bukan sekadar mengamankan dana pemerintah, tetapi juga berhubungan dengan kestabilan ekonomi.
Tujuan pengelolaan keuangan negara berikutnya adalah untuk membantu pertumbuhan perekonomian.
Hal ini berhubungan dengan kegiatan pengeluaran serta penerimaan negara yang memengaruhi harga pasar.
Maka dari itu, apabila pemerintah melakukan pengelolaan keuangan dengan menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluarannya, maka harga pasar pun akan lebih stabil.
Dengan begini, proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Tujuan pengelolaan keuangan negara yang lainnya adalah mendorong kenaikan retribusi pendapatan pemerintah.
Nah, hal ini berhubungan dengan peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dan atas.
Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara ini, pemerintah bisa menetapkan pajak lebih tinggi bagi masyarakat kelas atas, meratakan distribusi sumber daya ekonomi, hingga memberikan bantuan pada orang-orang yang kurang mampu.
Terakhir, tujuan pengelolaan keuangan negara adalah realokasi sumber-sumber ekonomi.
Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, seperti penerimaan pajak.
Di samping itu, realokasi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dan menjaga kestabilan keuangan negara.
Baca juga: Pahami Jenis Permintaan Berdasarkan Daya Beli Masyarakat
Setelah mengetahui tujuan pengelolaan keuangan negara, Sobat OCBC NISP juga harus memahami sumber-sumber ekonominya.
Nah, dana yang dikelola oleh pemerintah ini memiliki beberapa sumber. Adapun sumber-sumber ekonomi dalam keuangan negara adalah sebagai berikut.
Salah satu sumber ekonomi dalam keuangan negara adalah keuntungan atau laba dari perusahaan BUMN serta BUMD.
Pasalnya, BUMN dan BUMD sendiri dinaungi oleh pemerintah pusat serta daerah. Akibatnya, pemerintah pun akan memperoleh pemasukan dari perusahaan tersebut.
Sumber ekonomi pada keuangan negara berikutnya adalah pajak, yaitu pungutan yang perlu dibayar oleh masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.
Pada dasarnya, pajak adalah kewajiban masyarakat yang memiliki jumlah kekayaan tertentu. Jadi, apabila tidak membayarnya, para wajib pajak bisa dikenai denda.
Pencetakan uang juga termasuk salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh ketika terjadi defisit anggaran.
Pada dasarnya, pencetakan uang ini akan dilakukan oleh pemerintah apabila tidak terdapat cara lainnya.
Di samping itu, jumlah uang yang dicetak pun juga harus direncanakan dengan tepat agar tak terjadi inflasi.
Sumber ekonomi dalam keuangan negara lainnya adalah pinjaman. Sumber ekonomi ini termasuk sebagai penerimaan negara yang terjadi akibat kekurangan dana.
Di kemudian hari, pemerintah pun juga harus membayar pinjaman tersebut dengan bunga tertentu.
Sumber pendapatan negara lainnya adalah sumbangan, hadiah, serta hibah. Hal ini bisa diperoleh dari suatu individu, institusi, maupun pemerintah dalam dan luar negeri.
Nah, saat menerimanya, pemerintah pun tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, hibah tersebut. Di samping itu, sumber dana ini tergolong jenis penerimaan tidak pasti.
Cukai juga termasuk sumber dana pemerintah yang berasal dari pajak terhadap barang-barang tertentu.
Biasanya, barang yang dikenai cukai memiliki sifat terbatas dan terdapat pengawasan pada proses produksi serta penyebarannya.
Sumber ekonomi dalam keuangan negara berikutnya adalah denda dan penyitaan aset warga yang telah melakukan kejahatan.
Misalnya adalah masyarakat yang melanggar aturan pemerintah akan dikenakan denda atau penyitaan aset. Dengan begitu, denda dan penyitaan tersebut menjadi milik pemerintah.
Terakhir, sumber dana pemerintah juga berasal dari penyelenggaraan undian berhadiah pada suatu instansi.
Pada umumnya, dana yang akan diterima pemerintah adalah selisih dari total penerimaan uang hasil undian dikurangi biaya operasional dan jumlah hadiah.
Demikian sederet informasi mengenai apa tujuan pengelolaan keuangan negara, hingga sumber dana yang diperoleh pemerintah.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengelolaan keuangan adalah hal penting, baik bagi individu maupun pemerintah.
Nah, untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, Sobat OCBC NISP bisa memanfaatkan aplikasi ONe Mobile dari Bank OCBC NISP.
Melalui aplikasi tersebut, Sobat OCBC NISP bisa mengelola uang dengan mudah, menabung, berinvestasi, hingga merencanakan tujuan finansial.
Jadi, tunggu apa lagi, yuk kelola keuangan dengan lebih mudah lewat ONe Mobile!
Baca juga: Alat Pembayaran Non Tunai: Jenis, Manfaat, dan Kekurangannya