Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Lembaga keuangan mikro adalah jasa untuk membantu pengembangan usaha masyarakat.
LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah organisasi yang dibuat oleh suatu institusi untuk membantu usaha masyarakat.
Jika Sobat OCBC NISP pernah mengenal istilah koperasi kredit atau simpan pinjam dalam sebuah desa, itulah salah satu yang termasuk ke dalam LKM.
Selain itu, apa saja contoh lembaga keuangan mikro di Indonesia? Untuk mengetahuinya, simak informasinya melalui artikel ini hingga akhir, ya!
Lembaga keuangan mikro adalah salah satu fasilitas yang didirikan khusus oleh pemerintah untuk memberikan jasa pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat kecil.
Adapun fasilitas yang diberikan berupa pinjaman modal, mengelola simpanan, serta jasa konsultasi pengembangan usaha skala mikro bagi anggota dan juga masyarakat.
Dengan demikian, lembaga keuangan mikro adalah alternatif masyarakat, khususnya bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang memiliki penghasilan rendah. Maka dari itu, LKM umumnya tidak mencari keuntungan.
Selain itu, pembiayaan dan pinjaman melalui lembaga keuangan mikro adalah lebih mudah untuk diajukan dengan jangka waktu mulai dari harian sampai tahunan.
Baca juga: Dasar Hukum & Cara Hitung Pesangon Karyawan Meninggal Dunia
Well, karena lembaga keuangan mikro adalah salah satu fasilitas pemerintah, maka segala kegiatan operasional LKM harus mengikuti landasan hukum Indonesia yang berlaku.
Berikut adalah 4 jenis dasar hukum yang menjadi landasan lembaga keuangan mikro di Indonesia, antara lain yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil 3. Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
4. Surat Edaran Nomor 29/SEOJK.05/2015 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor tentang Laporan Keuangan LKM.
Adapun beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang tersedia yaitu:
POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Nah, dengan adanya izin dan pengawasan dari OJK, hal ini dapat melindungi kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, sehingga keamanan LKM tetap terjaga
Baca juga: Jaminan Fidusia Adalah: Pengertian, Dasar Hukum dan Contoh
Setelah mengetahui pengertian lembaga keuangan mikro serta landasan hukumnya, berikut adalah yang menjadi fungsi dari LKM, di antaranya:
Salah satu fungsi utama lembaga keuangan mikro adalah untuk memberi pinjaman modal usaha kepada UMKM masyarakat kecil.
Maka dari itu, apabila sudah memiliki modal yang cukup, maka LKM berfungsi dalam membantu mengembangkan usaha masyarakat agar mendapatkan penghasilan dan mengontrol ekonomi sendiri.
Dengan demikian, saat meningkatnya jumlah usaha di masyarakat, maka akan semakin bertambah pula produktivitas yang dijalani.
Melalui LKM, pemerintah berusaha menyediakan alternatif bagi masyarakat agar mendapatkan modal untuk usaha dengan pencairan dana yang mudah tanpa bunga tinggi.
Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan mikro adalah untuk menyediakan layanan penyimpanan dan mengelola dana dalam bentuk tabungan atau deposito.
Tujuannya yaitu, agar masyarakat bisa mengembangkan pendapatan dari usaha yang dijalankan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Terakhir, fungsi lembaga keuangan mikro adalah menyediakan jasa konsultasi bagi kondisi keuangan dan bisnis masyarakat. Hal inilah yang jarang dimiliki institusi lainnya.
Dalam hal ini, tujuan penyediaan jasa konsultasi oleh lembaga keuangan mikro adalah agar masyarakat dapat mengembangkan usaha serta mengelola administrasi keuangannya dengan baik.
Agar mengenal LKM secara lebih dalam, Sobat OCBC NISP perlu mengetahui berbagai contoh lembaga keuangan mikro di Indonesia, baik berupa badan usaha kelurahan serta pemerintah kota atau kabupaten.
Adapun contoh lembaga keuangan mikro adalah:
Bank Desa
Lumbung Desa
Bank Pasar
Bank Pegawai
Bank Wakaf Mikro (BWM)
Bank Kredit Kecamatan (BKK)
Bank Kredit Desa (BKD)
Bank Karya Produksi (BKPD)
Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)
Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)
Jika Sobat OCBC NISP penasaran apa saja kegiatan lembaga keuangan mikro, berikut adalah 3 kategori yang dilakukan oleh LKM, di antaranya:
1. Memberikan pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro atau UMKM kepada seluruh anggota serta masyarakat kecil.
2. Mengelola dana masyarakat, adapun bentuk penyimpanan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro adalah berupa bentuk tabungan atau deposito.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada masyarakat terkait masalah pengembangan usaha, seperti bagaimana mengatur manajemen arus kas, mengelola pembukuan atau utang, akuntansi, hingga suku bunga.
Demikianlah informasi mengenai lembaga keuangan mikro mulai dari pengertian, fungsi, bentuk usaha, dan contohnya.
Pada dasarnya, lembaga keuangan mikro adalah penyedia jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh institusi tertentu.
Tidak hanya menyediakan pengelolaan simpanan, LKM juga memberikan jasa konsultasi untuk mengembangkan usaha pada masyarakat.
Nah, semoga penjelasan tersebut dapat membantu Sobat OCBC NISP dalam memahami LKM, ya.
Jika ingin mengetahui informasi mengenai finansial lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi website OCBC NISP.
Baca juga: 6 Perbedaan Asuransi Unit Link dan Tradisional, Apa Saja?
