Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Kenali pengertian PPN dan besarnya tarif yang dikenakan pada wajib pajak.
Ketika melakukan suatu transaksi, terlebih pada barang atau jasa, Anda seringkali dihadapkan dengan istilah PPN. PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pungutan yang dikenakan pada proses distribusi maupun transaksi.
Pemungutan PPN cukup sering ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti makan di restoran, berbelanja di mall hingga membeli minuman di coffee shop. Karena itu, perlu Anda pahami pengertian beserta dengan objek pajak dan tarif PPN agar tidak bingung. Yuk simak!
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah
Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah.
Dimulai sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuat nota atau faktur pajak elektronik (e-faktur) guna menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada para konsumen.
Dasar hukum Pajak Penghasilan Tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Hingga saat ini, dasar hukum tersebut telah mengalami tiga kali perubahan atau amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat Indonesia.
Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dalam Rancangan Undang-Undang HPP No, 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022.
Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%.
Sementara, rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakukan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan.
Agar bisa menghitung PPN dengan tepat, Sobat OCBC harus menggunakan rumus berikut.
Tarif PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak) x Harga Produk/Jasa
Untuk lebih mudah memahaminya, mari simak contoh PPN berikut ini:
Ali membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata, kedai kopi tersebut memasukan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi disana. Jika harga minuman Ali adalah Rp24 ribu, maka PPN yang harus ditanggung sebesar?
PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak x Harga Produk/Jasa
= 10% x Rp24 ribu
= Rp2.400
Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Ali bayarkan untuk PPN adalah Rp2.400. Biaya ini diluar dari harga minuman tersebut. Jadi, Sobat OCBC jangan bingung apabila harus membayarkan lebih dari harga barang, karena bisa saja ada PPN di dalamnya.
Adapun beberapa objek PPN adalah sebagai berikut:
Dalam penyaluran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada mekanisme yang harus terstruktur dan terurut di Indonesia, yaitu sebagai berikut.Dalam penyaluran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada mekanisme yang harus terstruktur dan terurut di Indonesia, yaitu sebagai berikut.
