Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Kebijakan fiskal adalah kebijakan dan peraturan berkaitan dengan pajak untuk mengontrol kestabilan perekonomian. Kenali lebih lanjut di sini.
Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.
Dalam proses pelaksanaannya, jenis kebijakan fiskal terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Agar lebih tahu tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan, dan contohnya, Anda bisa simak bahasan dari OCBC NISP di bawah ini.
Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.
Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.
Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.
Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.
Setelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Selengkapnya tentang tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara
Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.
Meningkatkan Kualitas SDM
Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.
Menjaga Stabilitas Harga Barang
Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.
Mendorong Investasi
Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
Dari Segi Teoretis
Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.
Kebijakan Fiskal Fungsional
Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.
Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana
Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.
Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental
Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindung stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.
Dari Segi Penerapan
Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.
Dari Segi Neraca Pembayaran
Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.
Kebijakan Fiskal Seimbang
Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.
Kebijakan Fiskal Surplus
Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.
Kebijakan Fiskal Defisit
Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.
Kebijakan Fiskal Dinamis
Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.
Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:
Pajak
Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.
Pengeluaran Belanja
Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.
Obligasi Publik
Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.
Alokasi Anggaran
Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.
Sekarang Anda sudah paham apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, dan instrumennya. Kali ini, kita akan membahas beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya:
Tax Amnesty
Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya.
Subsidi BBM dan Gas
Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako.
Di bagian terakhir ini, kita akan membahas perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Faktanya, dua kebijakan tersebut saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi, kebijakan fiskal dan moneter punya beberapa perbedaan mendasar.
Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia.
Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha.
Demikian pembahasan dari OCBC NISP tentang apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, instrumen, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia! Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting yang dirilis Kementerian Keuangan RI, jadi yuk dukung terus perkembangannya!
